Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama (PHB) mengadakan diskusi publik “Sinergitas Civitas Akademika dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan Ekonomi Desa”, pada Kamis (23/7).
Dalam pembukaannya melalui aplikasi Google Meet Wakil Bupati Tegal H Sabilillah Ardie BSc berharap melalui seminar ini agar masyarakat pemerintah akademisi dan swasta bisa saling berkolaborasi mengangkat perekonomian desa.
“Pemanfaatan ekonami digital serta pembentukan BUMDes dengan usaha yang kreatif dan berkelanjutan diharapkan mampu memajukan desa. Orientasi kita ke depan harus melakukan atau menjadikan dirinya desa digital,” kata Ardie.
Ekonomi tumbuh dari pinggiran yang mana sejak ditetapkannya pada UU no 6 tahun 2014 dimulailah perhatian pemerintah pada desa.
“Alasan mengapa perhatian pembangunan dimulai dari desa, jika desa tidak dibangun maka arus urbanisasi dapat terjadi dengan masif,” kata Dr Harnovinsah SE MSi Ak CA Cert IPSAS CMA CSRS.
Ketua Forum Dosen Akuntasi Publik sekaligus Dekan FEB Mercubuana Jakarta Dr Harnovinsah menambahkan peran perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, transfer pengetahuan, pemberian edukasi mengenai pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, melakukan penelitian mengenai desa, melakukan pelatihan. tersebut menambahkan
Sementara Ka. Sub Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Kementerian Desa PDTT, Dra Sari Arta Uli Aritonang MM menyampaikan melalui UU Desa pasal 78 – 80 dapat dilihat bahwa desa bukan lagi sebagai objek pembangunan namun sekarang telah menjadi subjek pembangunan daerah. Melalui dana desa yang disalurkan dapat digunakan dalam pembangunan desa. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka diadakan refokusing dana desa guna penanganan Covid-19.
“Program kampus merdeka dapat dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dalam evaluasi hasil pengajaran yang ada dan bagi desa dapat bermanfaat dalam peningkatan pembangunan desa karena mendapatkan SDM yang mumpuni dari Perguruan Tinggi,” tegas Sari Arta.
Keunikan dan karakteristik dari masing-masing daerah berbeda-beda. Perguruan tinggi dituntut untuk membuat kurikulum yang dapat menyesuaikan keunikan atau karakteristik dari daerah.
“Sehingga dapat menggali potensi daerah dan mendorong pembangunan daerah tersebut,” terang Direktur Eksekutif Yayasan Harkat Negeri Agung Hendarto SE MA
