Previous
Next

LLDIKTI Wilayah VI Selenggarakan Sosialisasi Pendidikan Vokasi

WhatsApp Image 2020-07-04 at 15.28.17 (6)

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI, pada hari Sabtu (4/7) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Vokasi bagi Perguruan Tinggi dan Program Studi Vokasi di Jawa Tengah.

Kegiatan yang mengusung tema Strategi Perguruan Tinggi/ Program Studi Vokasi menghadapi kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka ini, mengundang Dr Beny Bandanadjaja MT, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, dan Ir Suci Purwandari MM, Direktur Politeknik Indonusa Surakarta sebagai narasumber.

Kepala LLDIKTI Wilayah VI, Prof Dr DYP Sugiharto dalam pengarahannya menyatakan bahwa penddikan vokasi baik secara global, nasional maupun dalam lingkup LLDIKTI VI memiliki kontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa.

Sejak Kemristekdikti, hingga di era Kemdikbud perhatian pemerintah menaruh perhatian pada pendidikan vokasi, yaitu dengan dibentuknya Ditjen Pendidikan Vokasi. “Ini menunjukkan keseriusan pemerintah agar pendidikan vokasi menjadi lebih kokoh karena dipayungi oleh Ditjen Pendidikan Vokasi,” jelasnya.

Prof DYP menaruh harapan bahwa setelah kegiatan ini harus dipikirkan bersama, langkah-langkah yang lebih operasional, koordinasi yang lebih teknis agar bisa mengimplementasikan secara bertahap.

Disampaikan pula bahwa per tanggal 1 Juli ada 253 Perguruan Tinggi Swasta, dan diantaranya 107 Perguruan Tinggi Vokasi. “Seandainya memungkinkan bagi pengelola Akademi, seandainya ingin mengembangkan Perguruan Tinggi yang lebih luas cakupannya, arahnya ke politeknik, pemerintah ingin memperbanyak,” tambahnya.

“Untuk mensejajarkan karakteristik Pendidikan Tinggi Vokasi dengan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka diperlukan strategi, dan karena kita tidak bisa dipisahkan dari kebijakan maka diperlukan sosialisasi, ini kira-kira kerangka kerjanya mengapa kami di LLDIKTI mencoba mengemas acara melalui daring agar pemahaman didapat secara utuh dan lebih baik lagi sehingga tujuannya menjadi sama yaitu membekali lulusan PT agar memiliki kompetensi yang bisa menjawab tuntutan dan tantangan dunia kerja,” tutup Prof DYP

Dr. Beny pada awal presentasinya menjelaskan tentang keberadaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Vokasi Kemdikbud yang di bawahnya salah satunya adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi yang mebawahi beberapa kelompok kerja yakni kelompok kerja kelembagaan, kelompok kerja belmawa, dan kelompok kerja sumber daya.

Program kerja yang disusun berangkat dari instruksi Presiden yaitu pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, SMK di daerah-daerah, dihubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru.

Beny menyampaikan strategi Ditjen Pendidikan Vokasi yakni link and match, Sekolah Menengah Kejuruan, dan kampus vokasi serta lembaga pelatihan ketrampilan di indonesia  harus bisa “menikah” dengan industri dan dunia kerja. “Jangan sampai kampus jalan sendiri tidak tahu perkembangan dunia industri,” tegasnya.

Terkait kebijakan Merdeka Belajar dijelaskan oleh Beny bahwa status merdeka belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memilih belajar di luar prodi, jadi sifatnya pilihan. “Perguruan Tinggi menetapkan bentuk pembelajaran atau kegiatannya. Bentuk pembelajaran di luar kampus harus dihitung SKS-nya. Jadi ketika mahasiswa kembali tidak ada SKS yang hilang,” ujarnya.

Ditambahkan pula bahwa pelaksanaan pembelajaran di luar prodi harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi, atau lembaga lain yang terkait, dan hasil kuliah diakui dengan mekanisme transfer SKS. Disampaikan pula tentang perubahan definisi SKS, yang sebelumnya diartikan sebagai jam belajar menjadi jam kegiatan.

Terakhir Beny menjelaskan tentang persiapan yang harus dilakukan kampus atau prodi. Perguruan Tinggi diminta untuk menyiapkan kebijakan pedoman akademik pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar, serta membuat MoU atau kontrak dengan pihak luar Perguruan Tinggi atau prodi untuk pelaksanaan kegiatan di luar Perguruan Tinggi. Prodi diminta agar menyesuaikan kurikulum dan penjadwalan (penyesuaian SKS Merdeka Belajar), dan penugasan dosen pembimbing.

Narasumber terakhir, Ir Suci Purwandari MM membagikan tentang pengalaman Politeknik Indonusa dalam persiapan menghadapi kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka. Disampaikan pula beberapa poin oleh Dirjen Pendidikan Vokasi dalam beberapa kesempatan bagaimana Perguruan Tinggi Vokasi harus menyikapi kebijakan Merdeka Belajar.

Lebih lanjut Suci menyampaikan implementasi yang dilakukan oleh Politeknik Indonusa yang salah satu poinnya adalah memperkuat kerjasama antara kampus dengan IDUKA (industri dan dunia kerja) untuk mewujudkan plug and play (link and match)  dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Politeknik Indonusa juga membuat re-design kurikulum MB-KM, yang tahapan langkahnya ada di prodi dengan membentuk panitia, melakukan workshop, serta melakukan diskusi dangan prodi lain dan Perguruan Tinggi lainnya.

Suci juga menambahkan tentang mekanisme magang, wirausaha, mahasiswa juga dilibatkan penelitian dan abdimas dosen. Dan yang baru, adalah pembuatan project independent, serta membuat unit inovasi dan Entrepreunership.

Kegiatan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut ditutup oleh Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi, Ngadiyanto ST MKom.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram