Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penanganan Covid-19, Program Studi Magister Hukum Universitas semarang (USM) kembali menggelar seminar daring dengan tema “Menakar Relevansi Pelaksanaan PSBB Jawa Tengah di Tengah Pandemi Covid 19” pada Senin (27/4).
Kegiatan yang melibatkan pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi sebagai keynote speaker diikuti peserta dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi, mahasiswa, Kanwil Kemenkumham baik dari Aceh, Bali dan lain-lain.
Selian itu panitia juga melibatkan Humas Ikatan Doketr Indoesia (IDI) Jateng Dr dr Renni Yuniati SpKK, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPPD Jateng Safrudin, Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jateng Nanang Setyono SH MH, Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPW PKS Jateng Amir Darmanto SH MH, serta dosen Unisbank Sukarman SH MH.
Pada kesempatan tersebut Hendi panggilan akrab Walikota Semarang mengatakan bahwa jumlah positif covid -19 saat ini mencapai 148 orang, PDP 168 orang, ODP 658 orang dan tren ini saat ini terus naik sejak 14 Maret. Sementara 70 orang berhasil sembuh dari berbagai rumah sakit rujukan yang ada di Semarang.
“Langkah-langkah sudah diterapkan oleh Pemklot Semarang untuk memutus rantai covid-19 diantaranya pembatasan kerumunan, meliburkan anak sekolah, membatasi tempat kerja, dan lain-lain, serta masyarakat harus komitmen disiplin dengan social and physical distancing,” ungkap Hendi.
“Setelah diskusi dengan stakeholder, pengusaha, forkopinda dan lain-lain mulai 27 April sampai 24 Mei kita berlakukan PKM ( Pembatasan Kegiatan Masyarakat ) non PSBB,” tambahnya.
“Pemkot juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat, lumbung kelurahan yaitu sebuah kegiatan yang basicnya sudah ada di bangsa kita yaitu gotong royong, orang yang mampu membantu tatangganya yang kurang mampu secara ikhlas, jadi masyarakat yang benar-benar membtuhkan bisa tepat sasaran” tambahnya.
Sementara Yusril Ihza Mahendra mengatakan walau masih ada kelemahan terkait kebijakan pemerintah tetap harus kita dipatuhi.
Amir Darmanto menyebutkan bahwa banyaknya pelanggaran yang terjadi selama PSBB ini kemungkinan besar berasal dari ketidakpahaman masyarakat selain juga pengawasan yang kurang efektif. Dalam membangun sistem pengawasan yang efektif, pemerintah perlu membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Keterlibatan dan kepatuhan warga sangat menentukan tingkat kesuksesan pembatasan sosial dalam menekan laju persebaran covid -19. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan PSBB termasuk dalam aspek pengawasannya.
Tim Relawan PKS Penanganan Covid-19 mengakui bahwa masyarakat masih belum memahami betul bahaya pandemik Covid-19. “Problem yang dirasakan banyak warga mayoritas soal sosial ekonomi. Jika penanganan Covid-19 ini berlarut-larut dampaknya akan melebar ke masalah ekonomi yang bisa melampaui isu pandemik Covid-19 itu sendiri,” pungkasnya.
